Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, sangat mendukung upaya pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia. Terlebih dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan.
Meskipun begitu pihaknya berharap masalah kawasan hutan ditangani satgas tersebut segera terselesaikan dengan baik. Hal ini sangat penting agar keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia tidak terhenti dan terhambat.
“Harapan kita masalah ini tidak terlalu lama penyelesaiannya. Karena mengingat produksi sawit lagi stagnan di tengah konsumsi yang terus meningkat. Jadi harus diantisipasi dengan serius, sehingga nantinya tidak berdampak bagi ekspor sawit Indonesia,” kata Eddy Martono, disela-sela pelantikan dan pengukuhan pengurus GAPKI Kalsel periode 2024-2029 dan Rapat Kerja tahun 2024 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (19/02/2025).
Sekedar diketahui Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibentuk sejak 21 Januari 2025, yang didasari dari terbitnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memperbaiki tata kelola hutan dan menindak aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Dari informasi Satgas sendiri menurut Eddy, terdapat 3,2 juta hektar kawasan lahan yang mendapat sorotan tajam. Kendati begitu, pria yang pernah didaulat sebagai People of The Year oleh Majalah Sawit Indonesia pada Sawit Indonesia Award, menegaskan tidak semua kawasan tersebut milik perusahaan besar. Karena kebanyakan juga melibatkan kepemilikan masyarakat.
GAPKI juga mencatat dari 436 perusahaan yang sudah diverifikasi oleh Satgas berdasarkan SK 36, ada sekitar 200 perusahaan anggota GAPKI yang masih dalam proses verifikasi. Luasannya bervariasi, ada yang hanya 10 hektar, 50 hektar, bahkan hingga 100 hektar.
“Saat ini konsentrasi GAPKI adalah membantu peremajaan sawit rakyat, yang menjadi salah satu solusi untuk menghadapi stagnasi produksi. Mengapa demikian, karena peremajaan sawit rakyat sangat penting. Kita menghadapi ancaman besar jika konsumsi terus meningkat, sementara produksi stagnan dan produktivitas malah menurun. Ini bisa menjadi masalah besar bagi industri kita,” sambungnya lagi.
Sebelumnya GAPKI menyebutkan selama 2024 lalu industri kelapa sawit masih menghadapi sejumlah tantangan baik dalam negeri maupun global. Sedangkan tantangan dalam negeri sendiri adalah mengenai stagnasi produksi dan produktivitas, ketidakpastian kebijakan, serta rata-rata umur tanaman yang memasuki masa replanting.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir produksi sawit stagnan, dan tren ini diperkirakan masih berlanjut di 2025. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya program peremajaan sawit rakyat, meskipun luas lahan yang tersedia cukup besar.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan perkebunan sawit pada 2023 mencapai sekitar 15,93 juta hektare, naik dari 14,33 juta hektare pada 2018. Namun, pertumbuhan produksi tidak sebanding dengan luas lahan akibat rendahnya produktivitas tanaman tua yang belum diremajakan. Pada 2023, produksi sawit tercatat sebesar 47,08 juta ton, naik tipis 0,57 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sumber : Economic Travelling.Com
