Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung pemanfaatan sawit untuk bahan bakar dengan konsentrasi 40 persen (B40).
Disampaikan Ketua GAPKI Kalsel Eddy S. Binti, bahwa total perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalsel 86 perusahaan. Dari jumlah tersebut 54 diantaranya menjadi anggota GAPKI Kalsel. ”Pastilah sawit Kalsel juga akan digunakan untuk mendukung biodiesel, khususnya untuk PT. JAR dan PT. Smart yang sudah mempunyai pabrik biodiesel,” jelas Eddy.
Ini sebagai respons atas pernyataan Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot yang memastikan Implementasi program bahan bakar minyak (BBM) solar dengan campuran minyak sawit B40 mulai berlaku Rabu (1/1) besok.
Menurut Wamen, kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatory B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun. Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia, sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama.
”Kami dengan tim turun mengecek kesiapan implementasi B40 yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Kami sudah melihat sendiri kesiapan dari sisi industri fatty acid methyl ester (FAME) sebagai bahan bakar nabati,” ujar Yuliot dalam keterangan resminya, kemarin.
Ditambahkan Eddy S. Binti, kesiapan pelaku usaha khususnya anggota GAPKI Kalsel sudah ditunjukan PT. Jhonlin Agro Raya (PT. JAR), yang pada 18 Agustus 2024 sudah melaksanakan launching implementasi biodiesel B50 di pabrik mereka. Launching dihadiri Menteri Pertanian, Ketua Umum GAPKI Pusat Eddy Martono dan pengurus GAPKI Pusat.
“Pada 2023, Produksi Tandan Buah Segar (TBS) 5,3 juta ton atau setara dengan produksi Crude Palm Oil (CPO) 1,2 juta ton. CPO sebagai bahan baku untuk biodiesel,” jelasnya.
Ditambahkan, dengan adanya kebijakan tersebut, devisa negara bisa dihemat. Dari data GAPKI Pusat dan Kementerian ESDM, pada 2021 program B30 USD 4.54 miliar, 2022 USD 5,56 miliar, dan 2023 program B35 USD 7,9 miliar.
”Harapan GAPKI terkait kebijakan ini adalah dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, melalui peremajaan sawit rakyat, intensifikasi, dan perbaikan sarana prasarana,” terangnya.
Jika tidak maka produksi CPO akan tersedot untuk biodiesel, sedangkan untuk ekspor juga diperlukan sumber devisa, serta untuk kebutuhan pangan dan olekimia.
”Tentunya kami juga sangat mengharapkan regulasi dari pemerintah agar industri perekbunan kelapa sawit di Kalsel dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,” tandasnya.
Terpisah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tanah Laut (Tala) M. Faried Widyatmoko mengatakan penggunaan sawit untuk BBM memang cukup bagus. ”Semua produk pertanian bisa untuk BBM seperti kedelai dan lainnya. Tapi yang paling tinggi kadar minyaknya sawit,” sebut Faried.
Mengenai budidaya sawit di Tala, dikatakannya positif. Harga juga lumayan baik yakni Rp. 2.200 per kilogram TBS (Tandan Buah Segar) atau sekitar Rp. 1.800 di tingkat petani.
Break event point petani sawit dikatakannya berada pada angka Rp. 1.274 sehingga masih ada margin keuntungan yang lumayan. Apabila kebun sawit dipelihara secara baik, papar Faried, dalam satu hektare bisa dapat 24 ton. Artinya setahun bisa mendapat hasil Rp. 43,2 juta. Sedangkan biaya pemeliharaan selama setahun sekitar Rp. 15 juta.
Hanya saja saat ini, sebut Faried, kalangan petani sawit memang mengeluhkan pupuk. Hal ini lantaran sesuai keputusan pemerintah pusat, komoditas kelapa sawit tidak mendapat jatah pupuk subsidi.
Senada diungkapkan seorang petani di Tala yang juga memiliki kebun sawit, Sunardi. Dia berharap petani sawit di daerahnya bisa tetap mendapatkan jatah pupuk subsidi.
”Teman-teman di kelompok tani saya sudah lama punya kebun sawit, ini mengeluhkan pupuk semua,” ucapnya.
Dikatakannya, harga pupuk NPK nonsubsidi pada kisaran Rp. 200.000 ke atas. Sedangkan harga subsidi Rp. 125.000. Bedanya cukup signifikan sehingga cukup berdampak.
Terkait luasan sawit rakyat di Tala, Kabid Perkebunan Distanhorbun Tala Edi Haryadi ada 13.063 hektare. Sedangkan sawit perusahaan 85.350 Ha dan sawit plasma seluas 7.600 Ha.
Adapun secara teknis, Direktur Operasi PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) Didik bahagia menyampaikan Pertamina telah menyiapkan dua kilang utama untuk mendukung produksi B40. Nantinya pencampuran bahan bakar solar dengan bahan bakar nabati akan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga.
Sumber : banjarmasinpost.co.id
